peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Text Reviewer PAN 1. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016

1, LN. Nomor. 1. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah dasar pembentukan perangkat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. id : 11 hlm. Pp nomor 18 tahun 2016 perangkat daerah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. C. 18, LN. Perangkat Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. E. 10 Jl. U. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Indonesia, Pemerintah Pusat Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: T. 5961, LL SETNEG : 5 HLM. (2019). Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 199, TLN No. 10 Tahun 2016 perihal pengaturan hak komunal atas tanah, pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 31/10/2016: Tanggal Diundangkan: 31/10/2016: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status: Berlaku: Subjek: File Peraturan. Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 15 JUNI 2016: Tanggal Pengundangan: 15 JUNI 2016: Sumber: PP LN 114, 242 hlm. 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan. See Full PDF Download PDF. 18/2016, yaitu 3 indikator pemetaan, dan juga berdasarkan pada aturan yang mengatur bahwa Ketahanan Pangan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang harus berdiri sendiri (PP N0. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2016/NO. Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. orgPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. STATUS PERATURAN. 2016 No. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai. NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-3/PJ/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN. 72, TLN NO. U. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Terhadap . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi T. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa. Kuningan Mulia Kav. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ID; 11 HLM. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. Pajak Keuangan. Diubah dengan : PP No. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/ 17 /PBI/2016 TENTANG. Peraturan Perundang-undangan. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas. 5943, LL SETNEG : 29 HLM. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 JUNI 2022 129. Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. 5884, LL SETNEG : 13 HLM. 114, 2016 PEMERINTAH DAERAH. bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah; b. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. E. bahwa negara menjamin hak. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat: 1. 9, LN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Judul. go. ID – Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,. KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi Dan. GO. 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentangNegara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. 1. 136, TLN NO. MENU . Halaman ini telah diakses 179607 kali FILE-FILE PERATURAN. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 8. Semoga informasi ini bermanfaat. 2016 No. Silahkan download Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melalui link di bawah ini: Download PDF . Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. id : 16 hlm. JAKARTA. Ditetapkan di Jakarta. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. U. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 5. matriks perbandingan pp perangkat daerah. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3. E. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; DETAIL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN. 48. , S. Bidang. Mencabut : Permen Agraria/Kepala BPN No. Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 18. Peraturan Pemerintah. T. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah. Nomor 5679); 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9. Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Mengingat : 1. Jakarta. E. NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2016 No. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaks anaan Rencana PembangunanPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ACTIVE Download Abstrak Detail;. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nomor 18 tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU ini menjadi tantangan tersendiri untuk menerjemahkan konsepsi tujuan dari perubahan kelembagaan daerah. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Selengkapnya untuk lebih detil melihat dan mengetahui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, peraturan baru yang mengatur tentang Perangkat Daerah ini, dapat diunduh di tautan bawah ini. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89: Subjek: Pelaksanaan - Peraturan Pemerimtah - Tata Cara - Penyelenggaraan - Kajian - Lingkungan Hidup -. Perangkat Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Heny Dian Anitasari. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1ABSTRAK: Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2017 tanggal 18 Desember 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan. 2016. LN. Dilihat 647 kali. , M. 15, LN. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik. Tutup. 48. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. badan keuangan daerah provinsi kalimantan tengah. 10 Jl. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. E. Bahasa. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi. dapat melihat atau DOWNLOAD Peraturan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. id: 34 HLM. 18, LN. PP 38 Tahun 2016 berisi tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Belum Tersedia. 8. 39, LN. ABSTRAK: Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. di Lihat 55 kali . U. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2. Mengubah : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan Penasehat Ahli Pada Dewan Ekonomi dan Keuangan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat. Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang diubah, yaitu: Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 3 diubah, dan setelah angka 3 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4; Di. 18, LN. Frasa "dan termuat" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. PP NOMOR 48 TAHUN 2016. Solusi. Tipe Dokumen. 261, TLN No. 2016: Peraturan Pemerintah: PP 61 Tahun 2016 02 Dec 2016: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api: 2016: Keputusan Menteri: KP 567 TAHUN 2016. Peraturan Daerah.